Supaya bisa lebih paham tentang suprastruktur politik, berikut ada beberapa contoh dari suprastruktur berpolitik yang ada di Indonesia: 1. Lembaga Konsitutif atau MPR. Lembaga konstitutif yang ada di Indonesia dinamakan dengan MPR. Sebelum di amandemen, MPR adalah lembaga negara tertinggi di Indonesia bahkan lebih tinggi dibandingkan presiden. 1 pt. Kelompok penekan tidak dapat mempengaruhi kebijakan public secara langsung, tetapi pada kenyataanya kelompok ini memiliki kedudukan penting bagi keberlangsungan suatu pemerintahan. Kelompok ini termasuk dalam komponen…. Suprastruktur politik. Infrastruktur politik. Sosialisasi politik. Struktur politik. Suprastruktur politik di Indonesia yaitu Trias Politica (terbagi dalam tiga kekuasaan). Adapun komponen suprastruktur politik di Indonesia terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Suprastruktur Politik Indonesia Dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu Negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Semua sistem politik mempunyai kebudayaan politik 2. Semua sistem politik menjalankan fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda, yang ditimbulkan karena perbedaan struktur. 3. Semua struktur politik memiliki spesialisasi, baik pada masyarakat politik maupun modern dalam melaksanakan banyak fungsi. MAKALAH KOMUNIKASI POLITIK SUPRA INFRA. Delia Nur Eka Pebriyan. 2023, Delia Nur Eka Pebriyan. See Full PDF Download PDF. See Full PDF Sistem politik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional maka harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam menyelenggarakan politik negara, yaitu keseluruhan penyelenggaran politik dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta daya dan dana demi tercapainya tujuan Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia, baik pada sektor suprastruktur maupun infrastruktur politik, dibatasi oleh konstitusi. Hal inilah yang menjadi hakikat dari konstitusionalisme, yang menempatkan wewenang semua komponen dalam sistem politik diatur dan dibatasi oleh UUD, dengan maksud agar tidak terjadi ZOjSOsg.